법무부, 고용 창출법 시행령 49개 발표… “경제 회복에 백신 될 것”

2020년 제11호 고용 창출법 시행령, 정부령(PP) 45개와 대통령령(Perpres) 4개
야손나 법무장관 “고용창출법이 인도네시아 부활의 해를 이루는 추진력 되길 희망”
야손나 라올리 법무 인권부 장관 (Menkumham Yasonna Laoly)는 2020년 제11호 고용창출법 공포에 따른 49개 시행령을 2월 16일 관보를 통해 발표했다.
2020년 제11호 고용 창출법 시행령은 정부령(Peraturan Pemerintah-PP) 45개와 대통령령(Peraturan Presiden-Perpres) 4개로 이루어졌다.
야손나 라올리 법무 인권부 장관은 성명에서 “고용 창출법 시행령이 발표됨에 따라 국민 경제 회복에 즉각적인 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라, 인도네시아 부활의 해를 이루는 추진력이 될 수 있기를 희망한다”라고 17일 말했다.
이에 거대 여당인 투쟁민주당(PDIP)은 조코위 대통령 지시에 따라 수십 개의 시행 규칙이 3개월 만에 완료될 수 있다고 강조했다.
‘옴니버스 법’이라고 불리는 「2020년 제11호 인도네시아 고용 창출에 관한 법률」(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)이 지난 2020년 10월 5일 인도네시아 국회 본회의를 통과했다.
이후 2020년 11월 3일에는 노동법 등 70여 개 법률 1천 200여 개 조항을 일괄 개정한 ‘옴니버스 법’ 공포안에 조코 위도도 인도네시아 대통령이 서명해 발효되었다.
이후 노동계와 대학생 사회단체의 반발 등 진통을 거쳐 3개월 만에 시행령이 공포되었다.
야손나 라올리 법무 인권부 장관 (Menkumham Yasonna Laoly)는 2020년 제11호 고용창출법 공포에 따른 49개 시행령을 2월 16일 관보를 통해 발표했다.
야손나 라올리 법무 인권부 장관 (Menkumham Yasonna Laoly)는 2020년 제11호 고용창출법 공포에 따른 49개 시행령을 2월 16일 관보를 통해 발표했다.
이승민 변호사에 따르면 “분야별로 49개 정부령이 제정되었고, 노동분야 고용창출법 정부령은 제34호 외국인 고용, 제35호  PKWT, 아웃소싱, PKWTT, 휴가, 고용관계 종결, 제36호 임금, 제37호 실업 사회보장보험 이다”고 전했다.
2020년 제11호 고용창출법에 대한 시행령 49개는 다음과 같다. Berikut daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja:
가. 정부령(Peraturan Pemerintah)
  1. (위험기반 사업 인허가) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  2. (지방 사업 인허가) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  3. (협동조합, 영세기업, 중소기업 편의 보호 및 권한) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  4. (회사 자본금 및 영세기업, 중소기업 설립, 수정, 해산)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  5. (사업 용이성 지원 과세 처리) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
  6. (사업 용이성 지원 지방세 및 부과금) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
  1. (공공단위 마을 기업) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
  2. (주택지 2016년 정부령 제14호 개정) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  3. (연립주택관리) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
  4. (건설에 관한 2020년 정부령 제22호 개정)Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
  5. (건축 관련 2017년 제6호 시행 규칙) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
  6. (건물 관련 2002년 제28호 시행 규칙) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  7. (유료 도로에 관한 2005년 정부 15호 4차 수정)Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
  8. (아파트 토지 등록 및 관리권, 토지권) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
  9. (공공 개발 토지 취득) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  10. (개발 지역 토지) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
  11. (공공구역개발) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  12. (환경 보호 및 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  13. (임업 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
  14. (산림 부문의 행정 제재 절차) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
  15. (에너지 광물 자원 부문) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  16. (농업부문) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
  17. (해양 수산 부문) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  18. (산업 부문) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
  19. (무역 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
  20. (도로 교통 부문) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  21. (배송 부문 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
  22. (항공 현장 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
  23. (철도 부문 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
  24. (외국인 근로자 고용) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  25. (근로자 근무 시간, 근로 조건, 고용 종료, 근로 계약) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  26. (급여) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
  27. (실직 보장 프로그램) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
  28. (Ibadah Umroh 여행 계좌관리) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.
  29. (할랄 제품 보증) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
  30. (경제 특구 시행) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
  31. (자유 무역 지대 및 항만) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  32. (국가 전략 프로젝트 용이성) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
  33. (공간관리, 산림허가, 토지권리 해소) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
  34. (독점 관행 금지 및 불공정 경쟁) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  35. (지리 정보 관리) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
  36. (우편, 통신 및 방송) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
  37. (병원 행정) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
  38. (이민법 규정) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  1. (투자 기관 및 법인 세금 처리) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
나. 대통령령(Peraturan Presiden)
  1. (주택 관리 기관) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
  2. (사업 투자 분야) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
  3. (기본 정보 제공 관련 중앙 정부와 국영 기업 협력 사항) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
  4. (정부 상품 조달 개정) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
고용창출법-1법무 인권부는 고용 창출법 시행령 발표 이후 법적 문제를 극복하기 위해 회람 공문을 발표할 계획이다.
야손나 라올리 법무 인권부 장관은 고용 창출법 시행령에 대하여 “기업체는 시행령을 통해 고용 창출의 좋은 목표를 달성 할 수 있기를 바란다. 즉, 쉬운 인허가 취득, 중소기업 특별 대우, 쉬운 사업 적법성 취득, 협력 관리 용이성 및 근로자 권리 보장”이라고 말했다.
또한, 그는 이 시행령이 부진한 인도네시아 경제에 대한 ‘백신’이 될 것으로 예상 된다고 말했다.
야손나 법무 인권부 장관은 “백신이 오늘날 세계의 끔찍한 문제인Covid-19 확산을 감소시킬 것이므로, 우리는 고용 창출법과 시행령이 부진했던 국민 경제를 회복하는 백신이 되기를 바란다“고 말했다.
고용 창출법에서 가장 이슈가 많은 노동인력부 (Kemenaker)는 정부령 초안(RPP) 4개를 제출했다. 4가지는 외국인 근로자 고용(TKA), 특정 시간 근로 계약 (PKWT), 아웃소싱, 근로 시간 및 휴식 시간, 해고, 임금 및 실직 보험에 관한 정부령이다.
노동계, 고용 창출 옴니버스 법 시행령 발표 중지해라
인도네시아 노동조합연맹(KPI) 사이드 Iqbal 노조위원장
인도네시아 노동조합연맹(KPI) 사이드 Iqbal 노조위원장
한편 노동계는 고용 창출 옴니버스 법 시행령 발표를 중지하라고 성토하고 있다.
인도네시아 근로자 연맹 (KSPI) 사잇 이크발 (Said Iqbal) 위원장은 “고용 창출법 2020 – 11호를 시행하는 정부령 시행령 작성을 그만두라”고 요구했다.
노동조합연합은 “시행령 발표 중단 이유는 고용 창출법을 취소하도록 헌법재판소에 제소 했기 때문이다”고 밝혔다.
사이드익발 위원장은 “고용 창출법을 거부했는데 정부령을 작성하는 것이 불합리하다”며 “우리는 헌법재판소 판결을 기다리고 있다. 헌법재판소가 고용 창출법의 조항을 취소를 결정하면 정부령은 무슨 소용이냐”고 반문했다.
사이드익발 위원장은 “코로나-19확산으로 많은 근로자가 해고를 당했는데, 근로자가 손해를 보는 정책을 작성하면 안 된다”고 덧붙였다. <경제부>